Kemiskinan

KEMISKINANAN MERUPAKAN MASALAH SOSIAL YANG PERLU PENANGANAN SECARA SERIUS
PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu masalah di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang, apalagi sejak terhempasnya dengan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997, krisis ini membawa dampak negative bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya krisis jumlah pengangguran semakin meningkat, melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi prasarana dan sarana umum, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kemiskinan juga seringakali dipahami sebagai gejala yang bersifat komplek dan multidimensi . Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan pada hakekatnya merupakan salah satu mata rantai dari lingkaran kemiskinan. Beban kemiskinan yang paling besar sangat dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu , kaum perempuan pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan,mereka sering menanggung beban hidup yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak yang menderita akibat kualitas hidup masa depan mereka yang terancam oleh karena kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan serta keterbelakangan dalam banyak hal.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan prasarana, dan pendampingan, namun sampai sekarang masalah kemiskinan belum juga teratasi, maka perlunya adanya pemikiran akan suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan dan lebih terpadu. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pendekatan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, ekonomi dan politik.
Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.












BAB II
PEMBAHASAN
Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara berkembang, masalah kemiskinan ini menuntut adanya upaya pemecahan masalah secara berencana ,terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat, upaya pemecahan kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilakukan. Istilah kemiskinan sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang asing dalam kehidupan kita, kemiskinan yang di maksud disini adalah kemiskinan ditinjau dari sisi material (ekonomi). Menurut Prof.Dr.Emil Salim yang di maksud dengan kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan yang di lukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok . Atau dengan istilah lain kemiskinanitu merupakan ketidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga mengalami keresahan ,kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.
Adapun Masalah kemiskinan disebabkan karena Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita adalah : Naiknya standar perkembangan suatu daerah, politik ekonomi yang tidak sehat dan faktor-faktor dari luar negri seperti beban hutang serta rusaknya syarat-syarat perdagangan
Masalah kemiskinan juga disebabkan karena menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal. Biaya kehidupan yang tinggi juga mempengaruhi hidup menjadi miskin. Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.
Banyak masyarakat miskin yang telah tersentuh program penanggulangan kemiskinan namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan tidak beranjak dari kondisi kemiskinannya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan ini. Pertama, program penanggulangan masih berorientasi pada aspek ekonomi semata. Kenyataan yang ada bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensi sehingga program penanggulangan kemiskinan hendaknya tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi juga aspek lainnya secara holistik. Kedua, program penanggulangan kemiskinan dengan pola top down planning memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek bukan sebagai subyek atau pelaku utama yang aktif terlibat dalam aktivitas program tersebut. Untuk itu perlu melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, bahkan jika memungkinkan sampai pada tahap pengambilan keputusan. Ketiga, Program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sebagai suatu bentuk rasa murah hati dari pemerintah yang akhirnya mengenyampingkan produktivitas masyarakat miskin dan mendorong masyarakat miskin lebih menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain. Seharusnya masyarakat miskin dipandang sebagai sumberdaya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya yang dimiliki. Masyarakat miskin akan mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mau memberikan kebebasan kepada masyarakat tersebut untuk mengatur dirinya sendiri yang diikuti oleh peran pemerintah sebagai fasilitator.
Ruang lingkup program penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak hanya mengenai besarnya jumlah bantuan yang diberikan kepada sasaran namun juga harus terdapat upaya peningkatan kemampuan, kewenangan serta tanggung jawab masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam pengelolaan tersebut. Memberdayakan Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa program-program penanggulangan kemiskinan masih belum mencapai sasaran yang optimal. Hal ini berakibat banyak proyek pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin menjadi salah alamat dan tidak memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku pembangunan. Masyarakat miskin tidak lagi hanya sebagai obyek yang dianggap tidak mampu sehingga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang salah sasaran. Melibatkan masyarakat tidak hanya sekedar berpartisipasi namun lebih daripada itu. Masyarakat miskin diberdayakan dalam proses pembangunan utamanya dalam menanggulangi kemiskinannya.
Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya.
Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan. Tahap Pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola paluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakaya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat ketrampilan mereka .
Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab semua pihak, pemerintah, organisasi sosial dan swasta, masyarakat dengan peningkatan taraf hidup ekonomi, peningkatan mutu pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. Langkah pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang selama ini bersifat top-down sudah saatnya dirubah karena terbukti menemui kegagalan dalam implementasinya. Perumusan strategi penanggulangan kemiskinan harus mengakomodasi suara rakyat yang menderita kemiskinan (bottom-up) agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.























BAB III
KESIMPULAN
Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat akan membantu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan.

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.












DAFTAR PUSTAKA

1. http://kikikiko.ngeblogs.com/2009/11/19/penanggulangan-kemiskinan-di-indonesia/
2. http://pnpmtuba.blogspot.com/
3. http://kikikiko.ngeblogs.com/2009/11/19/penanggulangan-kemiskinan-di-indonesia/
4. http://adisatria.blogspot.com/2009/08/kumpulan-arti-cara-dan-makna-seputar_19.html
5. http://smpkebondalem.blogspot.com/2009/04/dampak-kemiskinan-terhadap-masyarakat.html
6. Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm
7. http://www.damandiri.or.id/file/waluyojatiunmuhsurakartabab1.pdf